Mufti Besar Oman, Sheikh Ahmed bin Hamad al-Khalili, mendesak pemerintah India untuk mengingat “kebaikan dan kebajikan” yang diberikan oleh para penguasa Muslim India terdahulu. Pernyataan ini ia sampaikan sebagai respons terhadap ketegangan yang sedang berlangsung antara India dan Pakistan.

Pada hari Sabtu, setelah empat hari penembakan dan serangan udara yang belum pernah terjadi sebelumnya antara kedua negara, India dan Pakistan sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Sheikh Ahmed bin Hamad al-Khalili, Mufti Besar Oman, memberi selamat kepada warga Pakistan atas keberhasilan mereka “mencapai kemenangan atas para agresor mereka”, yang merujuk pada India.

Pada hari Senin, Sheikh al-Khalili menyampaikan pernyataan dalam bahasa Arab yang menyatakan, “Kami berharap mereka (Pakistan) akan berdiri dengan segala keteguhan dan kekuatan bersama saudara-saudara Muslim mereka yang tertindas, khususnya di tanah suci Al-Aqsa.”

Mufti tersebut juga menyerukan kepada pemerintah India untuk menghentikan permusuhannya terhadap umat Islam dan mengingat bagaimana para penguasa Muslim di masa lalu memperlakukan rakyat mereka dengan baik, tanpa memandang agama. Ia menekankan pentingnya mengingat kebaikan dan kebajikan para penguasa Muslim terdahulu yang memerintah di anak benua India sebelum kekaisaran Inggris mengambil alih.

Sejarah Penguasa Muslim di Anak Benua India

Sebelum kedatangan kekaisaran Inggris, banyak wilayah di anak benua India diperintah oleh para penguasa Muslim. Kekaisaran Mughal, yang memerintah sebagian besar wilayah India antara abad ke-16 hingga ke-18, dikenal dengan kebijakan mereka yang memperlakukan rakyat dengan toleransi, terlepas dari agama mereka.

Hubungan Oman dengan India dan Pakistan

Pada hari Sabtu, pemerintah Oman secara resmi menyambut baik perjanjian gencatan senjata antara India dan Pakistan. Oman memiliki hubungan persahabatan yang baik dengan kedua negara tersebut dan juga berbagi perbatasan laut dengan Pakistan.

Pelabuhan Gwadar, yang kini menjadi bagian dari Balochistan di Pakistan, sebelumnya diperintah oleh Oman selama hampir dua abad, dari tahun 1784 hingga 1950-an. Pada tahun 1956, Oman menawarkan untuk menjual Gwadar kepada India yang baru merdeka, tetapi India menolak tawaran tersebut. Pada tahun 1958, Gwadar akhirnya dijual kepada Pakistan.

Tuduhan terhadap Pemerintah India

Tuduhan yang disampaikan oleh Mufti al-Khalili terhadap pemerintah India, yang dianggap “bermusuhan” terhadap umat Islam, merujuk pada tuduhan luas yang menyebutkan bahwa pemerintah India telah mendorong kekerasan terhadap kaum minoritas Muslim. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, yang partainya Bharatiya Janata Party (BJP) telah berkuasa sejak 2014, gagasan Hindutva atau nasionalisme Hindu semakin populer. Hal ini menurut para kritikus, berkontribusi pada peningkatan kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti Muslim, Sikh, dan Kristen.

Laporan dari kantor luar negeri Inggris pada tahun 2002 menyebutkan bahwa Modi, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Utama negara bagian Gujarat, “bertanggung jawab langsung” atas pogrom yang menewaskan lebih dari 1.000 Muslim.

Konflik India-Pakistan

Konflik baru-baru ini antara India dan Pakistan dimulai setelah serangan brutal oleh tersangka pemberontak terhadap wisatawan India di wilayah Kashmir yang dikuasai India pada 22 April. India menyalahkan Pakistan atas serangan tersebut, sementara Islamabad membantah keterlibatan dalam insiden itu.

Pada 7 Mei, India melancarkan serangan mematikan di wilayah Pakistan yang menurut pihak Pakistan menewaskan 36 orang, termasuk warga sipil. India melaporkan bahwa penembakan dari Pakistan menewaskan 16 orang di Kashmir yang dikuasai India. Setelah hampir empat hari serangan udara dan penembakan intens antara kedua negara, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa kedua negara sepakat untuk mencapai gencatan senjata.

Perselisihan Kashmir

Konflik yang terus berlanjut mengenai bekas negara bagian Kashmir yang terbagi telah menyebabkan tiga perang antara India dan Pakistan. Kedua negara saling menuduh menduduki wilayah tersebut, dengan India mengklaim Kashmir sebagai “bagian integral” dari kedaulatannya. Sementara itu, Pakistan menyerukan diadakannya plebisit yang memungkinkan warga Kashmir untuk menentukan nasib mereka sendiri, termasuk wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan.